METROSIANTAR, WahanaNews.co - Kalangan masyarakat menyoroti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei kini menjadi sorotan serius. PT Basic International Sumatera diduga membangun mess gedung penginapan untuk menempatkan puluhan tenaga kerja asing asal negara China di dalam lokasi perusahaan serta mengoperasikan batching plant (pabrik pencampur beton) di dalam area Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Senin, (02/03/2026).
Keberadaan fasilitas tersebut memicu pertanyaan besar. Pasalnya, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei diperuntukkan khusus bagi kegiatan industri sesuai rencana induk dan regulasi yang ketat, bukan untuk aktivitas yang menyimpang dari peruntukan tanpa izin yang jelas.
Baca Juga:
Diduga Lalai Terapkan K3, Pekerja Tertimbun Tanah Saat Pemasangan Pipa di Kedalaman Lima Meter
Pertanyaan Publik Menggantung
Sejumlah pertanyaan kini mengemuka dan belum terjawab secara resmi:
-Apakah gedung penginapan tersebut telah mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)?
-Apakah batching plant memiliki izin operasional yang sah?
-Apakah dokumen lingkungan seperti UKL-UPL atau AMDAL telah dikantongi?
-Apakah seluruh aktivitas tersebut sesuai dengan master plan KEK Sei Mangkei?
Jika benar pembangunan dan operasional dilakukan tanpa kelengkapan izin atau tidak sesuai dengan peruntukan kawasan, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif biasa. Ini menyangkut kredibilitas penegakan hukum di kawasan strategis nasional.
Di Mana Pengawasan?
Baca Juga:
Pemprov Sumut dan PT Kinra Utamakan Pekerja Lokal, Bobby Nasution Optimis Serap 13.000 Tenaga Kerja di KEK Sei Mangkei
Sorotan kini mengarah kepada berbagai pihak terkait:
-Pengelola KEK Sei Mangkei
-Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
-Dinas Lingkungan Hidup
-Aparat penegak hukum
Publik mempertanyakan, apakah sudah dilakukan pemeriksaan lapangan? Apakah ada inspeksi mendadak (sidak) resmi? Atau justru terjadi pembiaran?
KEK bukan kawasan tanpa aturan. Setiap bangunan dan aktivitas usaha di dalamnya wajib mengikuti regulasi tata ruang dan perizinan yang berlaku. Jika aturan bisa dilangkahi tanpa tindakan tegas, maka kepercayaan publik terhadap pengawasan negara dipertaruhkan.
